Pemkab dan Kejaksaan Negeri Mempawah Teken MoU TP4D

 Kamis, 17 Mei 2018 |   david |   Daerah


MEMPAWAH DISKOMINFO – Plt Bupati Mempawah Gusti Ramlana (kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah (Kajari) Dwi Agus Arfianto (kanan) mengadakan sosialisasi, dan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Mempawah, Rabu, (16/5) di Aula Kantor Bupati Mempawah.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri, Pj sekda Kabupaten Mempawah Ismail, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah di lingkungan Kabupaten Mempawah.

Dasar Filosofi dibentuknya TP4D ini adalah, agenda prioritas dari Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan, yang tercantum di dalam sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yang menekankan pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Pemerintah Daerah berkewajiban  menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk, berupa barang jasa maupun pembanguan infrastruktur. “ Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, merupakan mekanisme belanja Pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran daerah,” ucap Ramlana.

“ Berkenaan dengan itu penting artinya, aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Mempawah, untuk memberikan pendampingan kepada Pejabat Pemerintahanan melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan pelaksanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya pencegahan kerugian Negara,” jelasnya.

Rendahnya penyerapan anggaran di setiap daerah, dipengaruhi adanya ketakutan dari pejabat pengelola anggaran terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, untuk mengambil keputusan atau untuk mengeksekusi anggaran karena takut kemungkinan adanya kriminalisasi. Karena itu Ramlana mengatakan MoU yang dilaksanakan sangat penting dan strategis.

Dalam hal adanya bukti pelanggaran hukum, Ramlana menjelaskan maka dapat dilakukan penegakan hukum secara represif, yakni dengan berkoordinasi bersama aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Mempawah, dalam mencegah terjadinya penyimpangan, karena tugas dan fungsi TP4D adalah, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan pembangunan dengan memberikan pendamping dan bantuan hukum.

“ Penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang administrasi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, TP4D Kabupaten Mempawah dapat lebih maksimal mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkas Ramlana.

“Kajari Mempawah Dwi Agus Arfianto , mengatakan dalam hal ini pihaknya mempunyai tugas dan wewenang dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dalam bidang ini Kejaksaan dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, atas nama Negara atau Pemerintah. Dengan ruang lingkup berkaitan dengan penegakan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan juga tindakan hukum,” tegasnya. (Dvd)

  • DOKUMENTASI LOMBA BERCERITA TINGKAT SD SEDERAJAT TAHUN 2018

  • auauau

  • Kunjungan Berkelompok dari Tk Pedesaan penibung Ke Dispussip Kabupaten Mempawah


  • FOTO LAIN

FAQ Terbaru

Link External

SEKILAS INFO

Minggu,11 April 2010 Anak yang mengalami gangguan tidur, cenderung memakai obat2an dan alkohol berlebih saat dewasa.   |  Minggu,11 April 2010 WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan menonton televisi dan bermain komputer.   |  Minggu,11 April 2010 Menurut peneliti di Detroit, orang yang selalu tersenyum lebar cenderung hidup lebih lama.   |  Minggu,11 April 2010 Menurut United Stated Trade Representatives, 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu.   |  Minggu,11 April 2010 Presiden AS Barack Obama memesan Nasi Goreng di restoran Bali langsung dari Amerika   |